Sistem Pendidikan di Negara Mesir

BAB I

PENDAHULUAN

Republik Arab Mesir, lebih dikenal sebagai Mesir, (bahasa Arab: مصر, Maṣr) adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Dengan luas wilayah sekitar 997.739 km² Mesir mencakup Semenanjung Sinai (dianggap sebagai bagian dari Asia Barat Daya), sedangkan sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza dan Israel di utara-timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur.Mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir Sungai Nil (sekitar 40.000 km²). Sebagian besar daratan merupakan bagian dari gurun Sahara yang jarang dihuni.

Mesir terkenal dengan peradaban kuno dan beberapa monumen kuno termegah di dunia, misalnya Piramid Giza, Kuil Karnak dan Lembah Raja serta Kuil Ramses. Di Luxor, sebuah kota di wilayah selatan, terdapat kira-kira artefak kuno yang mencakup sekitar 65% artefak kuno di seluruh dunia. Kini, Mesir diakui secara luas sebagai pusat budaya dan politikal utama di wilayah Arab dan Timur Tengah.Secara historis, modernisasi pendidikan di Mesir berawal dari pengenalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Napoleon Bonaparte pada saat penaklukan Mesir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang dicapai Napoleon Bonaparte yang berkebangsaan Perancis ini, memberikan inspirasi yang kuat bagi para pembaharu Mesir untuk melakukan modernisasi pendidikan di Mesir yang dianggapnya stagnan. Diantara tokoh-tokoh tersebut Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Ali Pasha. Dua yang terakhir, secara historis, kiprahnya paling menonjol jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain.

Sistem Pendidikan di negara Mesir meliputi:

1. Sekolah Dasar (Ibtida’i).

2. Sekolah Menengah Pertama (I’dadi).

3. Sekolah Menengah Atas (Tsanawiyah ‘Ammah).

4. Pendidikan Tinggi.

            Pada kesempatan ini kami dari kelompok pertama pada mata kuliah Perbandingan Pendidikan Islam akan mencoba membahas tentang Sistem Pendidikan di Negara Mesir.

BAB II

PEMBAHASAN

SISTEM PENDIDIKAN NEGARA MESIR

1. Sejarah Pendidikan di Mesir

Secara historis, modernisasi pendidikan di Mesir berawal dari pengenalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Napoleon Bonaparte pada saat penaklukan Mesir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai Napoleon Bonaparte yang berkebangsaan Perancis ini, memberikan inspirasi yang kuat bagi para pembaharu Mesir untuk melakukan modernisasi pendidikan di Mesir yang dianggapnya stagnan. Diantara tokoh-tokoh tersebut Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Ali Pasha. Dua yang terakhir, secara historis, kiprahnya paling menonjol jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Berdasarkan asumsi ini, artikel ini akan mengkaji peran keduanya dalam pembaharuan dan modernisasi pendidikan di Mesir. Sejarah modernisasi pendidikan di Mesir sangat lekat dengan gerakan pembaharuan Islam. Hal ini karenakan, sebagaimana ungkap Esposito, hampir seluruh pelaku-pelakunya adalah tokoh-tokoh pembaharu agama. Diantara tokoh-tokoh tersebut adalah Hasan al-Banna, Rasyid Ridha, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Ali Pasha, dan yang lainnya.

Secara historis, kesadaran pembaharuan dan modernisasi pendidikan di Mesir berawal dari datangnya Napoleon Bonaparte di Alexandria, Mesir pada tanggal 2 Juli 1798 M. Tujuan utamanya adalah menguasai daerah Timur, terutama India. Napolen Bonaparte menjadikan Mesir, hanya sebagai batu loncatan saja untuk menguasai India, yang pada waktu itu dibawah pengaruh kekuasaan kolonial Inggris. Konon, kedatangan Napolen ke Mesir tidak hanya dengan pasukan perang, tetapi juga dengan membawa seratus enam puluh orang diantaranaya pakar ilmu pengetahuan, dua set percetakan dengan huruf latin, Arab, Yunani, peralatan eksperimen (seperti: teleskop, mikroskop, kamera, dan lain sebagainya), serta seribu orang sipil. Tidak hanya itu, ia pun mendirikan lembaga riset bernama Institut d’Egypte, yang terdiri dari empat departemen, yaitu: ilmu alam, ilmu pasti, ekonomi dan polititik, serta ilmu sastera dan kesenian. Lembaga ini bertugas memberikan masukan bagi Napoleon dalam memerintah Mesir. Lembaga ini terbuka untuk umum terutama ilmuwan (ulama’) Islam. Ini adalah moment kali pertama ilmuwan Islam kontak langsung dengan peradaban Eropa, termasuk Abd al-Rahman al-Jabarti. Baginya perpustakaan yang dibangun oleh Napoleon sangat menakjubkan karena Islam diungkapkan dalam berbagai bahasa dunia. 

Menurut Joseph S. Szy Liowics, untuk memenuhi kebutuhan ekspedisinya, Napoleon berusaha keras mengenalkan teknologi dan pemikiran modern kepada Mesir serta menggali Sumber Daya Manusia (SDM) Mesir dengan cara mengalihkan budaya tinggi Perancis kepada masyarakat setempat. Sehingga dalam waktu yang tidak lama, banyak diantara cendekiawan Mesir belajar tentang perpajakan, pertanian, kesehatan, administrasi, dan arkeologi.

Ekspedisi Napoleon ke Mesir membawa angin segar dan perubahan signifikan bagi sejarah perkembangan bangsa Mesir, terutama yang menyangkut pembaharuan dan modernisasi pendidikan di sana. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Perancis banyak memberikan inspirasi bagi tokoh-tokoh Mesir untuk melakukan perubahan secara mendasar sistem dan kurikulum pendidikan yang sebelunya dilakukan secara konvesional. Diantara tokoh yang mendapatkan inspirasi tersebut adalah Muhammad Ali Pasa dan Muhammad Abduh. Dua tokoh ini, secara historis, kiprahnya paling menonjol jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Berdasarkan asumsi tersebut, artikel ini akan mengkaji keterlibatan keduanya dalam melakukan usaha pembaharuan dan modernisasi pendidikan di Mesir secara berurutan.

B.     Politik dan Tujuan Pendidikan

Pada tahun 1987, pemerintah mesir menyatakan bahwa pengembangan secara ilmiah harus dilakukan dalam sistem pendidikan Mesir. Oleh sebab itu, diputuskan agar konsep struktur, fungsi dan manajemen pendidikan semua harus dikaji ulang. Masyarakat Mesir harus pandai tulis baca dan terdidik, harus memanfaatkan ilmu engetahuan dan teknologi, dan menjadi masyarakat yang produktif, pendidikan juga harus fleksibel, diversifikasi, dan relevan dengan kebutuhan masyrakat.

Dalam tahun 1987, kementrian pendidikan menyatakan dengan lebih rinci tujuan utama pendidikan adalah sebagai berikut:

1.      Pendidikan dimaksudkan untuk menegakkan demokrasi dan persamaan kesempatan serta pembentukan individu-individu yang demokratis.

2.      Pendidikan juga dimaksud sebagai pembangunan bangsa secara menyeluruh, yaitu menciptakan hubungan fungsional antara produktivitas pendidikan dan pasar kerja.

3.      Pendidikan juga harus diarahkan pada penguatan rasa kepemilikan individu terhadap bangsa, dan penguatan atas budaya dan identitas Arab.

4.      Pendidikan harus mampu mengiring masyarakat pada pendidikan sepanjangan hayat melalui peningkatan diri dan pendidikan diri sendiri.

5.      Pendidikan harus mencakup pengembangan ilmu dan kemamuan tulis baca, berhitung, memelajari bahasa-bahasa selain bahasa arab, cipta seni, serta pemahaman atas lingkungan.

6.      Pendidikan bertujuan pula sebagai kerangka kerjasama dalam pengembangan kurikulum dan penilaian.

Kebijakan kebijakan pendidikan diatas adalah tujuan umum Negara biasanya,sasaran pendidikan bervariasi menurut tingkatan penididikan, daerah, program, dan individu. Banyak orang Islam di kampung-kampung yang ingin belajar menulis dan membaca agar mereka dapat mamahami Islam itu dengan lebih baik.Bagi kebanyakan orang,pendidikan dartikan sebagai perolaehan diploma yang akan mampu membawa mereka ke posisi dengan penghasilan yang teratur serta terjamin masa depan,dan sekaligus mendapatkan status sosial dalam masyarakat.

B. Struktur dan Jenis Pendidikan

1. Sistem Pendidikan Formal

Sistem pendidikan mesir mempunyai dua struktur parallel:struktur sekuler dan struktur keagamaan Al-Azhar. Struktur sekuler diatur oleh Kementrian Pendidikan. Struktur Al-Azhar dilaksanakan oleh kementrian Agama di negara-negara lain.Selain dari kedua struktur ini, ada pula jenis sekolah yang diikuti sejumlah kecil anak-anak. Misalnya, anak cacat masuk ke sekolah-sekolah khusus, bagi yang ingin menjadi  militer msuk ke sekolah militer, dan ada pula genrasi muda yang meninggalkan sekolahnya dan mendaftar pada program-program nonformal yang diselenggarakan oleh berbagai badan atau lembaga.

Berdasarkan Statistik tahun 1988, hanya 92% anak-anak pada umur tertentu yang masuk sekolah. Hanya 62% anak-anak kelompok kelompok umur sekolah menengah yang masuk ke sekolah menengah (Grades 6-11).Tetapi, dari 92% anak-anak yang masuk sekolah, 3,6% diantaranya masuk jalu Al Azhar

2. Sistem Sekolah Sekuler

                        Pendidikan wajib di mesir berlaku sampai Grade 8 yang ingin dikenal sebagai pendidikan dasar. Ada pendidikan taman kanak-kanak dan play group yang mendahului pendidikan dasar, tapi jumlahnya sangat kecil dan kebanyakan berada di kota-kota. Pendidikan dasar ini dibagi menjadi dua jenjang. Jenjang pertama yang dikenal denga “Sekolah Dasar” mulai dari “Grade” 1 samapai “Grade”5 , dan jenjang kedua, yang dikenal dengan “Sekolah Persiapan”, mulai dari “Grade 6” samai”Grade” 8. Sekolah persiapan ini baru menjadi pendidikan wajib dalam tahun 1984, sehingga nama”Sekolah Persiapan” tidak tepat lagi.

Setelah mengikuti pendidikan dasar selama delapan tahun, murid-murid unya empat pilihan:tidak bersekolah lagi, memasuki sekolah menengah umum,memasuki sekolah tekhnik menengah tiga tahun, atau memasuki sekolah tekhnik lima tahun. Pada sekolah umum tahun pertama (Grade 9) adalah kelas pertama pada Grade 10 murid harus memilih murid harus memilih antara bidang sains dan non sains (IPA vs Non IPA) untuk Grade 10 dan 11.

Pendidikan tinggi di universitas institusi spesialisasi lainya menikuti pendidikan akademik umum. Pendidikan pada sebagian lembagaa pendidikan tinggi berlangsung selama dua, empat atau lima tahun tergantung pada program dan bidang yang dipilih. Semenjak tahun 1951 sebagaian tamatan sekolah tekhnik dibolehkan melanjutkan ke pendidikan tinggi.Pada level pendidikan tinggi, setruktur sekuler mempunyai 220 fakultas dan intitusi pendidikan lainnya dengan 16.000 staf pengajar dan 695.736 mahasiswa.

3. Sistem Sekolah Al-Azhar

Sistem sekolah ini hampir sama dengan sistem sekolah sekuler ada tingkatan sekolah dasar. Perbedaannya ialah bahwa pendidikan agama Islam lebih mendapat tekanan. Tetapi, untuk mata pelajaran kurikulumnya seperti pada sistem sekolah sekuler.Grade 10 dan Grade 11 sama untuk semua murid. Pada akhir Grade 11, murid boleh memilih apakah ingin masuk ke sekolah umum dua tahun lagi atau masuk ke sekolah agama selama dua tahun.

Pada level universitas fakultas-fakultasnya sama dengan yang ada pada pendidikan sekuler tetapi kurikulumnya lebih menekankan kepada keagamaan. Selanjutnya, seluruh pendidikan guru untuk pendidikan keagamaan hanya diselenggarakan dalam lingkungan sistem Al-Azhar.Sekolah-sekolah Al Azhar lebih sedikit muridnya dibandingkan dengan jumlah murid sekolah sistem sekuler.Dalam tahun1988, persentase murid pada sekolah Al-Azhar hanya 3,6% dari seluruh murid dalam sistem sekuler. Pada tingkat pendidikan tinggi, jumlah mahasiswa pada jalur Al-Azhar adalah 14,3% dari jumlah mahasiswa pada kedua jalur pada tahun 1988 lebih besar jumlah tamatan dari jalur Al-Azhar yang masuk ke pendidikan tinggi dibandingkan dengan tamatan sistem sekolah sekuler. Perlu dicatat bahwa bahwa pendidikan tekhnik pada sistem Al-Azhar

4. Pendidikan Vokasional dan teknik

   Upaya untuk memperluas pendidikan tujaun (Vokasional) dan pendidikan teknik dimulai tahun 1950 an. Jumlah sekolah vokasional dan teknik meningkat dari 134 (dengan 310.800 siswa) dalam tahun 1952 menjadi 456 buah (dengan siswa 115.600) dalam tahun 1960. Antara 1970 dan 1988 jumlah siswa ada kedua jenis sekolah ini naik dari 275.300 orang menjadi 978.800. ini berarti kenaikan 19% dan 40% ada kedua periode tersebut.

            Dalam tahun 1988, mesir memilki 563 buah sekolah vokasional dan teknik yang berarti 48,7% dari seluruh sekolah yang ada. Jumlah murid pada sekolah-sekolah ini melampai jumlah sekolah menengah umum. Pada sekolah vokasional dan teknik pada tahun 1988 jumlah murid adalah 759.700 orang, sedangkan jumlah murid sekolah menengah umum 564.688 orang. Jumlah murid wanita yang terdaftar pada sekolah vokasional dan tekhnik meningkat cukup tinggi pada tahun 1970.

            Pada tingkat pendidikan tinggi,dalam tahun 1988, terdaat 34 institut tekhnik dengan jumlah mahasiswa 59.400 berdaarkan catatan the national center for educational recarce. Ini sama dengan 7,5% dari total mahasiswa pendidikan tinggi. Jumlah guru sekolah menengah vokasional dan teknik naik dari 130.700 orang ( 14% wanita ) tahun 1970 menjkadi 42.800 orang (26% wanita) tahun 1987 yang berarti 23,6% dan 28,7% dari guru-guru sekolah menengah walaupun jumlah siswa vokasional dan teknik naik cukup besar namun rasio murid-guru bertambah kecil dari 20:1 mejadi 8:1 pada eriode 1970 – 1988. Pada level pendidikan tinggi staf pengajar pada institusi teknik pengaja berjumlah 690  orang dalam tahun 1988, yaitu 4,3% dari seluruh staf pengajar pendidikan tinggi.

5. Pendidikan Nonformal

Pendidikan Nonformal didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pendidikan terencana diluar sistem pendidikan ini dimaksudkan untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi kelompok-kelompok orang tertentu apakah itu anak-anak,generasi muda, atau orang dewasa; apakah mereka laki-laki atau perempuan, petani, pedagang, atau pengrajin; apakah mereka dari keluarga orang kaya atau keluarga miskin. Di mesir, pendidikan nonformal terutama dikaitkan dengan penghapusan ilistrasi. Dengan demikian, kebanyakan program lebih dikonsentarikan pada pendidikan nonformal ada dalam asfek itu. Berdasakan hasil sensus 1960 mesir, 70% diatas usia 10 tahun adalah buta hurup. Dalam tahun 1976, mesir mencatat 13,6 juta orang dewasa (diatas 15)  yang buta  hurup atau 61,8% dari total penduduk orang dewasa pada tahun 1986 jumlah itu malah meningkat maenaji 17,2 juta orang, tetapi persentasenya menurun menjadi 49,9%.

Tingkat iliterasi wanita lebih tinggi dari tengkat iliterasi pria. Pada tahun 1976,77,6% wanita dewasa Mesir tidak dapat menulis dan membaca sedangkan pria dewasa hanya 46,4%. Tahun 1986, persentase itu menurun menjadi 61,8 wanita, dan 37,8% pria.

C. MANAJEMEN PENDIDIKAN

            1. Otorita

Sistem pendidikan mesir adalah tanggung jawab kementrian negara. Kementrian pendidikan bertanggung jawab mulai dari pendidikan prasekolah sampai ke pendidikan tinggi dalam aspek perencanaan, kebijakan, kontrol kualitas, kordinasi dan pengembangannya. Pejabat-pejabat pendidikan di tingkat governorat bertanggung jawab atas pengimplementasiannya. Mereka yang memiliki lokasi, membangun, dan melengkapi serta mengawasinya agar berjalan dengan baik. Mereka juga berusaha mendorong sumbangan dana partisipasi masyarakat. Ringkasnya, mereka bertanggung jawab atas segala sesuatu untuk menjamin terselenggaranya operasional dengan efisien.

Kementrian endidikan disusun dengan organisasi sebagai di uraikan berukut ini :

a.       Kantor Deputi Mentri. Bagian ini menyupervisi hubungan kebudayaan deng pihak luar, perencanaan pendidikan dan tindaklanjutnya, hubungan masyarakat, statistik, masalah-masalah di rektorat, dan koordinasi tugas-tugas supervisi.

b.      Bagian Perkantoran Mentri. Tugasnya termasuk antara lain penghubung dengan dewan Perwakilan Rakyat, pusat teknik, kantor keamanan, sekertariat umum, dewan-dewan tertinggi negara, dan seksi keseretariatan.

c.       Bagian Pendidikan Dasar. Kantor ini bertugas mengawasi pendidikan dasar persiaan guru dan pendidikan bagi orang dewawsa serta literasi.

d.      Bagian Pendidikan Persiapan dan Pendidikan Menengah. Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kedua sektor serta koordinasi administrasinya.

e.       Bagian Pendidikan Tekhnik. Kantor ini bertanggung jawab mengawasi pendidikan industri, pendidikan kebudayaan, pendidikan perdagangan, peraltan teknik, dan koordinasi administrasi.

f.       Bagian Pelayana  Pendidikan. Bagian ini bertanggung jawab mengawasi akademi-akademi militer dan pendidikan jasmani, pendidikan sosial, hubungan sosial, ujian, dan koordinasi administrasi.

g.      Bagian Pelayanan Umum. Kantor ini bertanggung jawab mengawasi metode pendidikan, pendidikan suasta, makanan, soal-soal hukum, dan masalah-masalah kantor.

h.      Bagian Pengembangan Administrasi. Kantor ini mengawai organisasi, pelatihan, dan personalia.

i.        Bagian Administrasi dan Soal-soal Keuangan .

Mentri bersidang dalam waktu-waktu tertentu dengan dewan-dewan yang bwrada di bawah kesertariatan dan sejumlah dewan-dewan lain. Mentri juga memimpin sidang dewan universitas yang bertanggung jawab atas prencanaan dan pembuatan kebijakanm. Struktur organisasi goernorat pada dasarnya mirip dengan struktur organisani di pusat kementrian tetapi hanya lebih sederhana. Mesir juga dibagi dalam 140 distrik pendidikan dengan jaringan supervisor  dan administrator.

Kementrian Al-azhar bertanggung jawab mengatasi kebijakan dan perencanaan pendidikan pada universitas Al-azhar dan perguruan tinggi serta sekolah-sekolah lainnya dala lingkungan Al-azhar.

 2. Pendanaan

                        Peningkatan jumlah guru dan sekolah, perbaikan peralatan dan kenaikan harga (termasuk kenaikan gaji) telah menyebabkan kenaikan belanja pendidikan. Duapuluh tiga (23) juta pound mesir (E) sma dengan UU$77 juta yang diselenggarakan pada tahun 1952 naik menjadi E 126 juta pound (UU$420 juta) tahun 1969. Pada periode yangb sama investasi masyarakat pada pendidikan meningkat dari E2,5 juta pound (UU$8,4 juta) menjadi E33,3 juta found (UU$111,2 juta). Sesuda tahun 1970, alokasi dana untuk pendidikan mulai meningkat dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan alokasi sebelumnya. Dalam tahun 1984, pengeluaran masyarakat untuk pendidikan mencapai E1,186,5 juta pound (UU$1,163 juta). Ini berarti 8,9% dari keseluruhan pengeluaran pemerintah atau sama dengan 4,1% GNP. Pengeluaran pemerintah untuk endidikan pormal dalam tahun 1988 adalah 18,55% dari totsl prngrluaran untuk masyarakat. Gajih mnyerap 80% lebih, sementara pengeluaran lain 20%. Investasi untuk gedung meningkat pada tahun 1980 an dari 7% menjai 13%. Masih saja tidak cukup gedung-gedung sekolah dan apabila seluruh permintan dipenuhi, pemerintah harus menyediakan biaya lebih dari E3 miliar  pound (UU$2,94 miliar). Dalam masa 10 tahun yang akan datang. Dari tahun 1964-1978, pengeluaran untuk pendidikan prauniversitas meningkat 4 kali lipat, sementara pengeluaran untuk pendidikan tinggi meningkat lebih dari 5 kali lipat. Pendidikan tinggi dalam tahun 1970 menggunakan 20,4% dari total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan 31,4% tahun 1978. Dari total anggaran kementrian, pendidikan dasar menerima 44% jumlah ini masih perlu ditingkatkan .

                        Aiatem penmdidikan saat ini memertimbangkan sekolah ersiapan 9sekolah menengah pertama) sebagai jenjang akhir untuk wajib belajar. Ini berarti peningkatan biaya. Gaji guru-guru pada semua level pendidikan telah naik begitu besar antara tahun 1981 dan 1988 dibandingkan kenaikan sebelumnya.

            3. Personalia

                        Kementrian pendidikan hampir memiliki 2000 staf profesional dan pendukung, biasanya dipilih dengan cermat. Para perencana, misalnya, biasanya dipilih dari lulusan universitas dengan tambahan pendidikan selama 1 tahun di institut perencanaan di kairo. Pada umumnya, yang dipilih adalah mereka yang telah menunjukan keterampilan mengajar yang sangat baik. Pelajaran-pelajaran khusus juga diberikan kepada orang yang akan menjadi inspektur, konsultan, supervisor, kepala sekolah, asisten teknik, direktur dan sebagainya. Metode dan prosedur penilaian yang rinci digunakan untuk keperluan alokasi dan promosi. Antara petugas dikementrian dan yang ada di govermorat selalu silakukan pertukaran informasi melalui rapat-rapat yang dilakukan secara reguler serta melalui jalur-jalur komunikasi lainnya.

                        Perkiraan jumlah guru pada tahun 1980 adalah 250.000 orang, mungkin tiedak begitu tepat. Untuk menentukan jumlah guru dilapangan dan jumlah guru untuk keperluan statistik, kadang-kadang kriteria yang dipakai tidak begiru jelas. Jika asumsi-asumsi yang dugunakan dalam perencanaan, persyaratan sekolah, dan harapan negara dipenuhi, maka diperlukan 13.000 guru yang baru setiap tahun untuk mencapai 95% rasio jumlah murid grade 1 pada tahun 1995. Ini berarti diperlukan 13.500 mahasiswa baru yang perlu di tampung pada institut pendidikan keguruan padqa tahun pertama. Universitas saat ini membuka jurusan untuk pendidikan guru sekolah  dasar. Yang dalam jangka panjang akan ikut menningkatkan kualivikasi guru-guru sekolah wajib belajar.

                        Terjadi suatu hal yang sangat aneh di mesir yaitu kekuranga guru agama islam dan guru bahasa arab yang sangat besar jumlahnya. Juga terdapat kekurangan guru dalam bida seni, pertanian, IKK, musik, dan berbagai cabang ilmu pendidikan teknik. Ini mungkin disebabkan oleh propesi guru yang kurang menarik.Status guru secara umum dan guru bahasa arab khususnya perlu mendapat perhatian yang lebih sungguh-sungguh.

4. Kurikulum  dan Metodologi Pengajaran

Di Mesir, kurikulum adalah hasil pekerjaan tim. Tim kurikulum terdiri dari konsultan, suervisor, para ahli, para profesor pendidikan, dan guru-guru yang berpengalaman. Biasanya ada sebuah panitai untuk setiap mata pelajaran atau kelompok pelajaran, dan ketua-ketua panitia ini diundang rapat sehingga segala keputusan daat di koordinasikan. Kurikulum yang sudah dihasilkan oleh panitia diserahkan kepada Dewan Pendidikan Pra universtias yang secara resmi mengesahkan untuk diimplementasikan. Berdasarkan peraturan, kurikulum apat diubah dan disesuaikan untuk mengakomodasikan kondisi setempat atau hal-hal khusus.

Pusat Penelitian pendidikan Nasional bertanggung jawab mengumpulkan informasi mengenai materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan mengenai implementasinya dilapangan. Hasil penelitian itu disalurkan ke dewan kesekretariatan dan apabila diperlukan perubahan, sebuah penelitian dibentuk dan dibagi tugas untuk mempelajarinya dan merumuskan perubahan-perubahan itu. Sejumlah besar besar supervisor konsultan dari semua level bertemu secara reguler dengan guru-guru guna memberikan bimbingan dan untuk mengumpulkan informasi. Ada berbagai pusat latihan, sekolah percobaan, dan sekolah percontohan, yang bertujuan untuk pembaharuan kurikulum serta perbaikan metode mengajar. Garis besar kurikulum ditentukan sebuah tim kecil mirip dengan tim yang diterangkan diatas dibentuk untuk menulis buku teks. Buku tes menurut kurikulum tidak persis saama dengan kurikulum yang dilaksanakan. Perbedaannya disebabkan oleh faktor seperti kondisi kelas, kurangnya alat peraga dan perlengkapan lainnya, dan kualitas guru bertentangan dengan apa yang digariskan dalam kurikulum, kebanyakan pengajaran masih berorientasi verbal.

Materi pelajaran disiapkan oleh berbagai badan atau lembaga-lembaga termasuk anitia kurikulum dari semua jurusan ara akademisi dan asosiasi guru mata pelajaran.Pada umumnya sekolah dan masing-masing guru mempunyai kebebasan yang aga luas dalam memilih materi pelajaran.

5. Ujian, Kenaikan Kelas, dan Sertifikasi

Sistem ujian di Mesir sangat memengaruhi pemikiran murid, orang tua serta para pejabat pendidikan karena begitu pentingnya hasil ujian itu. Ujian naik kelas ditetapkan pada Grade 2, 4, dan5, dan ujian negara pertama dilaksanakan pada akhir grade 8. Murid yang lulus mendapat Sertifikasi Pendidikan Dasar, dan dengan itu dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah skor menentukan jenis sekolah yang akan dimasuki, dan itu sangat penting karena umumnya hanya murid-murid yang mendapat skor tinggi saja yang dapat masuk ke sekolah-sekolah menengah akademik yang diinginkan menuju universitas. Kalau tidak, mereka masuk kesekolah-sekolah teknik atau institut pendidikan lain. Jadi, masa depan anak muda mesir banyakn tergantung pada nilai yang diperoleh pada ujian negara. Hal ini menjadi sangat penting sehingga menjadi persaingan sesama murid sangat ketat.

Sama halnya dengan siswa-siswa yang akan menamatkan pendidikan menengah, karena jumlah skor yang diperoleh menentukan fakultas atau universitas mana yang mereka masuki. Ujian yang sangat kompetitif ini membuat siswa harus belajar keras, dan bahkan menimbulkan percontekan dalam berbagai rupa, dan juga mengakibatkan timbul-timbulnya kursus-kursus privat.

6. Evaluasi dan Penelitian Pendidikan

Pendidikan di Mesir bermula dengan pendirian Institut Perguruan dalam tahun 1929. Ini berkembang lambat sampai Universitas Ain Shams menggabungkan institut itu sebagai salah satu fakultasnya pada tahun 1951.Dalam tahun 1955,sebuah badan penelitian dibentuk di kemetrian Pendidikan,dan kemudian pada tahun 1972 diganti dengan usat penelitian Pendidikan Nasional (National center for ducatioan Research, NECR). Selain penelitian-penelitian yang berlangsung pada fakultas-fakultas dan pusat penelitian lain, seperti the National Center For Social Research, the Center for Devloment of Science teaching, dan sjeumlah lembaga lainnya.

                        Pada tingkat pendidikan tinggi, perubahan kebijakan penelitian telah memengaruhi pengembangan pusat Penelitian Nasional Mesir (NCER) dalam tahun1989. Penelitian lebih ditekankan pada penelitian terapan (applied research), dan penyediaandana lebih bersifat kompetetif berdasarkan reviuw oleh sejawat, dan atas kemampuan mengidentifikasi prioritas nasional.

7. Training Guru Inisiatif UNESCO Mesir

Sebagai lembaga internasional yang bergerak dalam bidang pendidikan, UNESCO Mesir mengembangkan suatu sistem pelatihan guru untuk mendukung tercapainya sumber daya manusia Mesir yang handal. Training ini diselenggarakan melalui kerjasama dengan perusahan-perusahaan besar yang berperan dalam melakukan sertifikasi keahlian guru selepas training. UNESCO merancang training ini dalam konteks ICT Standard Competency for Teachers yang didukung dengan tiga buku petunjuk, yaitu: 1) buku modul standar kompetensi, 2) buku petunjuk implementasi, dan 3) buku kerangka kebijakan.

Training ini memiliki visi untuk menyiapkan tenaga kerja yang mampu menguasai teknologi baru dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Pengembangan program training ini memiliki kaitan erat dengan program pengembangan pendidikan di Mesir, terutama dalam peningkatan jumlah peserta didik, melek keterampilan serta melek teknologi. Fokus utama yang menjadi penguatan dalam training ini meliputi kurikulum dan penilaian, peningkatan kemampuan pedagogi, penguasaan ICT, peningkatan kemampuan organisasi dan administrasi, dan pengembangan profesonalisme guru.

Dalam pelaksananannya, proyek ini disebut sebagai UNESCO ICT-CST project ini menawarkan sejumlah fleksibilitas standar yang dapat dipertimbangkan sebagai upaya peningkatan mutu guru. Akan tetapi fleksibilitas yang ditawarkan tetap harus dipertimbangkan oleh Badan Persetujuan ICT-CST. Karena itu, satu hal penting yang dilakukan adalah mengartikulasikan standar yang dibutuhkan yang disiapkan oleh service providers yang tertarik untuk melakukan kegiatan training. Artikulasi standar ini harus dilengkapi dalam bentuk modul dan rincian standar yang akan dicapai serta metode untuk mencapai standar-standar tersebut. Upaya untuk mengartikulasikan standard ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan sasaran training seperti pre-service training untuk guru pemula, guru master, atau guru inovatif agar jenjang keahlian guru dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhannya.

Lesson Learned dari Study Visit

1.      Pengembangan sistem training guru yang terintegrasi dan terpadu yang dilakukan di Mesir tampaknya dapat menjadi model yang dapat dikembangkan di Indonesia. Keterpaduan yang menyangkut pemberian layanan training yang dikemas dalam penyebaran informasi, penggunaan teknologi untuk training jarak jauh, pengembangan muatan training, dan koordinasi antar instansi terkait telah menyebabkan training guru yang dilakukan oleh Training Development Center (TDC) maupun oleh UNESCO melalui proyek ICT-CST memiliki arah pengembangan kompetensi guru lebih jelas dan biaya yang dibutuhkan lebih efesien. Model ini tampaknya perlu dikembangkan di Indonesia dengan lebih memadukan semua kekuatan yang dimiliki oleh unit-unit layanan pendidikan seperti Pusat Pelatihan Guru, Pusat Kurikulum, Puslitbang, dan Pustekom agar proses diklat guru lebih terpadu.

2.      Pengembangan keterampilan dan pengetahuan guru yang dilakukan di Mesir lebih mengarah pada pemenuhan standar kompetensi yang tidak hanya untuk memenuhi standar nasional, tetapi juga untuk peningkatan kemampuan standar internasional. Arah kebijakan ini memiliki nilai strategis dalam penyiapan SDM guru yang mampu mengawal pendidikan yang berkualitas di masa mendatang. Peningkatan kompetensi guru seperti ini sesungguhnya sangat relevan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia yang kini tengah dengan giat mewujudkan pendidikan yang bermutu, yang tidak saja dapat memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menguasai standar internasional. Dengan kata lain, arah kebijakan pendidikan di Mesir memiliki kemiripan dengan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam menyiapkan lulusan pendidikan yang memiliki daya kompetitif global.

3.      Sebagai negara yang padat penduduk dan memiliki banyak lembaga pendidikan guru, dan siswa, Mesir telah mengembangkan suatu sistem pelatihan guru melalui pelatihan jarak jauh (distance learning/training) dengan menggunakan keunggulan teknologi informasi. Model ini juga penting untuk dikembangkan di Indonesia agar pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada guru dapat dilakukan lebih cepat dan efesien. Hal penting yang perlu dikembangkan di Indonesia adalah bagaimana mengembangkan pelatihan ini secara terpadu dengan materi pelatihan inti dan pelengkap yang dirancang secara komprehensif.

4.      Sistem penjenjangan karier guru secara fungsional yang diselenggarakan di Mesir tampaknya lebih bergradasi dan dapat menciptakan profesionalisme pendidik. Sistem yang diatur mulai dari status guru sebagai assistant teacher, teacher, senior teacher, sampai master teacher. Jenjang status guru seperti itu dapat berpengaruh positif terhadap jenjang karier guru dan pembinaan profesi guru yang lebih terstruktur. Sistem ini dapat dikembangkan di Indonesia yang hingga saat ini masih mencari bentuk dan pola pengembangan karier guru yang pada gilirannya diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru secara proporsional dan profesional.

5.      Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dan tradisi agama yang kuat, Mesir memiliki sistem pembelajaran agama Islam pendidikan Islam yang sangat kuat. Standar untuk pendidikan Islam pun dilakukan dengan standar yang lebih menjamin lulusan pendidikan keagamaan agar memiliki pengetahuan dan pemahaman agama yang kuat. Karena itu, dalam pengembangan kurikulum dan evaluasi pendidikan agama, pendidikan Islam di Mesir sering menjadi rujukan negara-negera Islam lainnya. Sebagai misal, sistem pendidikan al-Azhar Cairo terbuka untuk menerima calon mahasiswa dari berbagai lulusan sekolah menegah namun mereka harus lulus seleksi, memiliki ijazah yang diakui setara, dan harus mengikuti matrikulasi bagi mereka yang dianggap belum cukup dapat melanjutkan kuliah. Sistem ini sebenarnya belum dimiliki di Indonesia, karena akses pendidikan untuk masuk di PTAI masih longgar dan standar kelulusan calon mahasiswa variatif.